Sikap Keterbukaan dan Keadilan

A. Pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1. Pengertian keterbukaan dan keadilan
a. Makna keterbukaan dan penerapannya
Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh infomasi yang dibutuhkan baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar dari suatu institusi/lembaga. Terkait dengan kehidupan bangsa dan negara adalah masalah pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang otoriter, diktator, dan absolut cendrung bersifat tertutup atau tidak trnsparan. Hal ini karena kontrol kekuasaan kapala negara ada ditangan kepala negara itu sendiri. Sehingga, transparansi merupakan ancaman bagi kelanggengan kekuasaannya. Era reformasi dewasa ini, yang semangat dengan gerakan pemberantasan KKN yang menjadi budaya pemerintahan Indonesia, menuntut adanya sistem keterbukaan atau transparansi tersebut. Rakyat menghendaki adanya pemerintahan yang mengandung unsur:
1. Manajemen terbuka
2. Perlindungan HAM
3. Tidak diskriminatif/memihak, dan
4. Keadilan dan pemerataan

Adanya unsur tersebut di atas dalam pemerintahan akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan efisien. Karena, program pemerintah akan didukung partisipasi masyarakat secara sukarela.
Adapun pemerintahan yang menganut keterbukaan dalam pelaksaanaannya meliputi aspek-aspek kehidupan berikut:
1. Idiologi dan politik
Ideologi yang mengandung pengertian cita-cita negara yang dianggap benar lahir dari filsafat, yaitu pandangan terhadap nilai-nilai yang dianggap benar.(selanjutnya lihat buku paket hal:53)
2. Bidang pemerintahan
Bidang pemerintahan sebagai kekuasaan eksekutif bisa dijalankan presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara. dalam rangka penciptaan perintahan dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari KKN.(berikutnya hal:54)
3. Bidang hukum
Di bidang hukum, era reformasi menciptakan keterbukaan penafsiran hukum dasar (UUD 45) melalui amandemen UUD 45 sebanyak 4 (empat) kali oleh MPR, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Adanya tumpang tindih kewenangan lembaga negara dan kuatnya kedudukan presiden dari DPR mengisyaratkan reformasi hukum dalam upaya meletakkan dasar rakyat sebagai yang berdaulat.(buka hal:55)

b. Makna keadilan dan peranannya dalam kehidupan
Keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang dan berdasarkan kaidah hukum, yaitu tidak memihak dan memperlakukan sama setiap orang serta memberikan apa yang menjadi haknya secara profosional.( idem )
Pelaksanaan jaminan keadilan dalam kehidupan menyangkut aspek pembangnan di segala bidang, adapun yang perlu dikaji adalah aspek kehidupan sebagai berikut:
1. Bidang hukum
Menjamin keadilan di bidang hukum adalah upaya memberikan rasa tanggung jawab, disiplin, tertib dan taat hukum. Adapun untuk menciptakan rasa keadilan tersebut adalah melalui jalan
a. penegakkan hukum (peradilan) secara mudah, murah, dan cepat
b. pembangunan masyaraka hukum (sosialisasi hukum di masyarakat), dan
c. pemberantasan KKN(korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam semua aspek kehidupan. (hal 55)
2. Bidang ekonomi
Jaminan keadilan dalam bidang ekonomi adalah mengupayakan adanya kegiatan ekonomi kerakyatan, seperti koprasi, kelompok tani, dan kelompok pengrajin yang bergerak dibidang usaha kecil dan menengah. ( hal 56 )
3. Bidang pendidikan
Pendidikan sebagai bagian tujuan dari negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi hak setiap warga negara. untuk itu perlu adanya subsidi bagi yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa.
4. Bidang kesehatan
Menjalin keadilan dalam bidang kasehatan adalah memberikan peleyanan kepada masyarakat luas secara mudah dan murah. Hal ini karena kesehatan dirasa begitu mahal bila menyangkut pengobatan dan pelayanan rumah sakit.

2. Pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan
Pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan adalah untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. (hal 56)
a. Latar belakang sosial budaya
Latar belakang sosial budaya bangsa indonesia yang agraris dan porakhial memberi corak sendiri bahwa bangsa indonesia sangat bersahaja sekali. Terbuka, dan memberikan lebih dari apa yang diterima.
Masa ini adalah masa reformasi, yaitu pengembalian hak-hak rakyat pada porsinya. Agenda reformasi lain pemberantasan KKN adalah juga otonomi daerah. Adapun UU Otonomi daerah lahir karena tuntutan daerah untuk berdiri sendiri sehingga membahayakan bagi keutuhan negara republik indonesia.
b. Bentuk keterbukaan dan jaminan keadilan
Langkah-langkah untuk mewujudkan keterbukaan dan jaminan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dan berbagai langkah reformasi itu mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan seperti hal-hal berikut: (hal 57)
1. Pemilihan umum ( langsung )
Melalui pemilu, proses demokratisasi di indonesia dapat terlaksana dengan baik.
2. Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 45 memberikan pengertian bahwa nilai pancasila dalam batang tubuh 1945 dapat diubah, sehingga pengertian kesucian dan kemurnian pancasila secara mendasar terletak pada pembukaan UUD1945.
3. Otonomi daerah
Otonomi daerah sebagai pusat desentralisasi pemerintahan akan semakin memberikan ruang gerak rakyat untuk lebih partipasif (hal 57)

B. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
1. pemerintahan yang tidak transparan
Penyelenggaran pemerintahan tertutup adalah proses atau cara menyelenggarakan pemerintahan yang hanya diketahui oleh mereka yang memegang kekuasaan. ( hal 59 )
2. bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung tidak transparan
Berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan masa lalu maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk melahirkan pemerintahan tertutup dan akhirnya merugikan rakyat secara keseluruhan. Ada beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup adalah sebagai berikut.
a. monarki absolut
Dalam monarki absolut atau kerajaan mutlak, raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Tiada satu badanpun dalam negara yang membatasi atau menguasai tindakan-tindakan raja. Kehendak raja adalah kehendak negara.
b.tirani
Dalam pemerintahan tirani kekuasan pemerintah dipegang oleh seorang penguasa tunggal dan dijalankan untuk kepentingannya sendiri. Pemerintahan tirani merupakan imitasi bentuk pemerintahan monarki absolut.
c. Otokrasi
Dalam pemerintahan otokrasi, pemeintahan dipegang oleh satu orang. Ada dua macam otokrasi, yaitu otokrasi kuno yang tidak mempunyai badan perwakilan rakyat, dan otokrasi modern yang telah mempunyai badan perwakilan rakyat. (hal 59)
d. Oligarki
Pada bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh beberapa orang saja. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan turunan dari aristokrasi, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh golongan bangsawan.
e. Diktator
Diktator adalah bentuk pemeintahan dimana kekuasaan negara terpusat pada seorang diktator. Semua unsur negara harus tunduk kepada kemauan sang diktator/pemimpin negara.jadi, pemerintahan diktatorjelas tertutup terhadap masukan dan kritikan dari luar. (hal 60)
3. Dampak Dari Penyelenggaran Pemerintahan Yang Tidak Transparan
a. Karakteristik pemerintahan tidak transparan
b. apabila dinilai dari segi hukum, yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bisa membedakan pemerintahan suatu negara adalah tertutup.
c. Pemerintahan tertutup dan akibatnya
Berkaitan dengan hal di atas maka bila kita analisis pemerintahan orde baru secara formal bersifat konstitusional. Hal ini terlihat dari setiap kebijakan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DPR. ( hal 61 )

C. Sikap Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1. Sikap Terbuka Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Masyarakat Indonesia wajib taat dan mencontoh produk hukum atau kebijakan untuk menciptakan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan setelah dilakukan secara transparan yang melibatkan semua unsur dan rakyat, diharapkan rakyat dapat secara bersama-sama mendukung dan melaksanakan seluruh putusan atau kebijakan negara dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.
2. Prilaku menjamin keadilan dan kehidupan
Kita mengetahui bahwa meskipun upaya untuk meningkatkan jaminan keadilan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, tetapi bila tdk didukung oleh semua pihak maka tidak akan berehasil dengan baik. Untuk itu diperlukan dukungan dari semua pihak dalam diwujudkan dalam tindakan nyata yangb berupa prilaku positif terhadap kebijakan pemerintah tersebut.
3. Berpartisipasi dalam upaya peningkatkan jaminan keadilan
Agar upaya peningkatanjaminan keadilan dapat terwujud dengan baik, sebagai warga negara yang baik sudah harusnya turut berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya tersebut. Hal ini dapat dilakukan sesuai bidang tugas dan kemampuan masing-masing. Sebagai contoh seorang polisi. Dalam menghadapi seorang penjahat, ia tidak mau disuap dengan uang berapapun besarnya. Jika memang orang itu bersalah maka ia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. ( hal 67 )

kirim e-mail ke Pak Nasrul

LATIHAN

1. Apa yang anda ketahui tentang pengertian keterbukaan dan keadilan?
2. Bagaimana penerapan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
3. Terangkan latar belakang sosial budaya tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bangsa Indonesia?
4. Uraikan berbagai bentuk langkah reformasi sebagai bentuk keterbukaan dan keadilan?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan langkah reformasi tersebutdi atas dewasa ini?

About these ads

About Pak Asep

Terserah orang mau menilai saya apa seperti apa dan bagaimana, yang penting aku berusaha tidak merugikan orang lain... kalo bisa malah membantu dan menyenangkan orang lain...
This entry was posted in Normatif, PKn and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Sikap Keterbukaan dan Keadilan

  1. paknasrul says:

    LATIHAN

    1. Apa yang anda ketahui tentang pengertian keterbukaan dan keadilan?
    2. Bagaimana penerapan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
    3. Terangkan latar belakang sosial budaya tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bangsa Indonesia?
    4. Uraikan berbagai bentuk langkah reformasi sebagai bentuk keterbukaan dan keadilan?
    5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan langkah reformasi tersebutdi atas dewasa ini?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s